Jakarta, Swaragemati.id-
Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Repubik Indonesia (BPI KPNPA RI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (KA) dan Markas Besar (Mabes) Polri pada Kamis, 7 November 2024. Aksi ini dilakukan untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Lingga, Kepulauan Riau, Muhammad Nizar, beserta sejumlah pejabat lainnya.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus tersebut dua minggu lalu ke Kejagung dan Mabes Polri.
“Kami ingin mengetahui perkembangannya karena informasi yang beredar menyebutkan bahwa Bupati Lingga ini kebal hukum.” kata Rahmad, Kamis (7/11724).
Rahmat menyebutkan bahwa laporan mereka mencakup beberapa kasus dugaan korupsi, di antaranya:
— Dugaan korupsi pengadaan bibit tanaman hias dan bonsai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga tahun 2021.
— Dugaan penyalahgunaan dana BOSDA di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
— Dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh (APBD) Lingga, yang diduga melibatkan Bupati Muhammad Nizar, Ketua DPRD Lingga Ahmad Nashiruddin, serta beberapa oknum aparat penegak bukum (APH) di Kejaksaan Negeri dan Polres Lingga.
“Barang bukti berupa dokumen dan rekaman percakapan telah kami serahkan saat pelaporan ke Kejagung dan Mabes Polri,” ujar Raimad. Kasus ini mencuat setelah rekaman percakapan berdurasi 34 menit antara Nizar dan Nashiruddin, yang diduga terjadi pada Oktober 2023, tersebar di masyarakat. Percakapan tersebut membahas alokasi dana APBD Lingga untuk mendukung pencalonan 25 calon legislatif dari Partai Nasdem pada Pemilu Legislatif Februari 2024.
Selain itu, rekaman percakapan yang melibatkan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lingga, Widi Satoto, juga tersebar Dalam percakapan itu, Widi memerintahkan stafnya untuk memberikan sejumlah uang kepada oknum aparat di Kejaksaan Negen dan Polres Lingga
BPI KPNPA RI juga menyatakan dukungannya terhadap pengungkapan sejumlah kasus yang ditangani Kejaksaan, antara lain:
- Dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa yang meakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,3 triliun (periode 2017-2023).
- Dugaan korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan kerugi Rp8,03 triliun.
- Kasus dugaan asusila yang melibatkan eks Jaksa KPK Fahmi terhadap Vin
- Dugaan keterlibatan oknum kejaksaan dalam kasus korupsi bonsai di Kabu ……………………………………
- Kasus dugaan pembagian uang antara oknum pejabat dan anggota DP tersebar dalam rekaman percakapan.
Sorotan Terhadap Penanganan Kasus oleh Polri BPI KPNPA RI juga meminta perhatian Kapolri terhadap sejumlah kasus, di antarnya:
- Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik Unit Ekonomi Polres prematur dalam menetapkan tersangka.
- Laporan mafia tanah di Tobasa, Sumatera Utara, yang dilaporkan oleh Ditreskrimum Polda Sumut, namun belum ada tindakan yang signifikan.
- Dugaan korupsi dana BOSDA di Kabupaten Lingga yang penanganannya di Kepulauan Riau.
- Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan di Siber Polda Kepri, kemajuan.
- Dugaan pemukulan terhadap wartawan oleh oknum anggota DPRD Ling, Aksi unjuk rasa ini, menurut Rahmad, bertujuan untuk menuntut Kejagung lebih transparan dan serius dalam menangani kasus-kasus yang mencoreng institusi yang melibatkan sejumlah oknum aparat penegak hukum.
Kejagung dan Mabes Polri, Desak Perkembangan Kasus Dugaan BPI KPNPA RI Akan GE AP Korps Bupan Langen
Jakarta, – Badan Pera Iedependen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Repubik cePi KPNPA RI) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (K ) da Markas Besar (Mabes) Polri pada Kamis, 7 November 2024. Aksi in @lakukan untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi yang diduga menbatkan Bupan Langga, Kepulauan Riau, Muhammad Nizar, beserta sejumlah pejabat lainnya.
Kewa Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus tersebut dua minggu lalu ke Kejagung dan Mabes Polri. “Kami ingin mengetahui perkembangannya karena informasi yang beredar menyebutkan bahwa Bupati Lingga im kebal bekum.” kata Rahmad, Kamis (7/11724). :
Rahma! menyebutkan bahwa faporan mereka mencakup beberapa kasus dugaan korupa, di antara:
— Dugaan korupsi pengaaaan bibit tanaman hias dan bonsai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabuparen Linggz tahun 2021.
— Dugaan penyalahgunaan dana BOSDA di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
— Dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh (APBD) Lingga, yang diduga melibatkan Bupati Muhammad Nizar, Ketua DPRD Lingga Ahmad Nashiruddin, serta beberapa oknum aparat penegak bukum (APH) di Kejaksaan Negeri dan Polres Lingga.
“Barang bukti berupa dokumen dan rekaman percakapan telah kami serahkan saat pelaporan ke Kejagung dan Mabes Pofri,” ujar Raimad. Kasus ini mencuat setelah rekaman percakapan berdurasa 34 menit antara Nizar dan Nashiruddin, yang diduga terjadi pada Oktober 2023, tersebar di masyarakat. Percakapan tersebut membahas alokasi dana APBD Lingga untuk mendukung pencalonan 25 calon legislatif dari Partai Nasdem pada Pemilu Legislatif Februari 2024.
Selain itu, rekaman percakapan yang melibatkan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lingga, Widi Satoto, juga tersebar Dalam percakapan itu, Widi memenntahkan stafnya untuk membenkan sejumlah uang kepada oknum aparat di Kejaksaan Negen dan Polres Lingga
(Swg.id.Elisabet)